The 5-Second Trick For reformasi intelijen indonesia
The 5-Second Trick For reformasi intelijen indonesia
Blog Article
An essential characteristic of the association which is distinct from the foundation is membership. An association can be a member-based Corporation, Whilst a foundation doesn't have users but is required via the Regulation on Foundations to get a few organs: the Governing Board (
Dari ketiga contoh pendadakan strategis yang terjadi di Indonesia tersebut tentunya ada pengaruh dari pihak asing baik secara tangible
Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan global yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Experienced, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.
Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.
Yang perlu menjadi perhatian dalam reformasi ini, meskipun intelijen bekerja di bawah pemerintahan yang demokratis, bukan berarti bahwa intelijen harus sepenuhnya di gerakkan oleh nilai-nilai demokratis.
Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. Application besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.
Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.
This informative article examines the complexities encompassing violence by Muslims to the Ahmadiyya Neighborhood in Indonesia in its new era of democracy. Violence emerged in 1998 during the submit-Suharto period when some Muslim teams, for instance Entrance Pembela Islam (FPI), claimed that Ahmadiyya can be a deviant group (aliran sesat) according to Islamic orthodoxy. This article works to understand why And exactly how Ahmadiyya turned a goal of violent attacks by some Muslim groups inside the article-Suharto period by looking at the increase of Islamic fundamentalist teams all through this time of latest-identified spiritual independence. In doing this, I talk situs web to how politics, economic climate and Islamic theology emerged as substantial elements that contributed towards the attack. By way of figuring out unique circumstance experiments of assaults in metropolitan areas across Java and Lombok, I also check out how govt makes the policy to discover the finest Alternative And the way much the effectiveness of the policy to unravel the condition. Kata Kunci: Ahmadiyah, kekerasan, politik dan kebijakan negara 27
The brand new regulation also creates felony penalties for users of CSOs. One example is, Posting 82A states that associates who violate prohibitions directed at CSOs can be convicted. Under this article, associates or directors of CSOs who dedicate “acts of hostility” or blasphemy can deal with lengthy prison sentences.
Indonesia have to do one thing to support Palestine from the brazen state, Israel. It isn't more than enough by means of political gimmick
Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]
Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, Langkah kedua yang dapat ditempuh dalam penguatan intelijen negara adalah dengan memperkuat dan memperat koordinasi intelijen negara, terutama lewat Kominda.
Tapi akhirnya teroris memutuskan untuk melakukan aksinya di Indonesia karena faktor-faktor sebagai berikut ini, Pertama
Dalam reformasi intelijen juga sangat perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen. Dalam kegiatan kontra intelijen media massa merupakan fenomena sosial yang sekaligus juga politik, media massa merupaka important place